Kemenko PMK: Whistleblower Penting untuk Ungkap Kasus Korupsi, Tetapi Integritas Lebih Penting

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nyoman Shuida menilai, whistleblower atau pelapor, saksi merupakan hal penting dalam kasus-kasus kejahatan korupsi. Namun, bagi Nyoman, korupsi akan terus terjadi jika tidak dibenahi dengan menanamkan nilai-nilai integritas di dalam diri seseorang.

"Jika kita ingin memberantas korupsi sampai akarnya, maka tanamkanlah integritas dalam diri seseorang. Orang yang memiliki integritas, kredibilitasnya pasti diakui," ujar Nyoman Shuida di Kantor Kemenko PMK.

Menurut Nyoman, pelaku korupsi karakteristiknya selalu tersembunyi dan terorganisir. Hal ini dikarenakan para pelaku tidak memiliki kredibilitas, tanggung jawab dan integritas yang mendukung. "Membangun bangsa tanpa korupsi itu dimulai dengan membangun cara pikir, cara bertindak yang baik untuk kemajuan pembangunan Indonesia yang lebih baik," tutur Nyoman. 

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa whistleblower atau terjemahan bebasnya pelapor pelanggaran itu di bentuk karena banyak palaku yang minim integritas. Banyak diantara mereka yang integritasnya hilang jadi tidak sungkan untuk menilep uang rakyat secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, bahkan korupsi berjamaan dilakukan. "Kita harus bersatu untuk memberantas korupsi, khususnya whistleblower untuk bersama-sama memberikan informasi baru kepada penegak hukum," terang Nyoman lagi.

Nyoman juga mengharapkan kepada masyarakat untuk berperan dan menjaga integritasnya. “Bagaimana kita bisa menyiapkan sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang prima, membangun infrastruktur yang berkualitas atau meningkatkan daya saing bangsa bila para korupsi kita biarkan merajarela dan integritas hilang begitu saja," ujarnya.

Terkait whistleblower ini adalah instrumen bantuan di luar aparat penegak hukum dan sangat diperlukan. Whistleblower bukanlah pelapor biasa karena mereka harus memiliki informasi valid serta rinci terkait suatu dugaan kasus korupsi. (***)