yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Penurunan Pajak UMKM 0,5% Disambut Gembira Pelaku Usaha

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah menurunkan PPh final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Penurunan pajak ini disambut gembira oleh para pelaku UMKM. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Tahun 2018 Kementerian PUPR Alokasikan Rp 127,83 Miliar untuk Lanjutkan Pembangunan Jalan Wisata Mandeh

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2018 melanjutkan pembangunan jalan akses ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jalan akses ke destinasi wisata Mandeh sepanjang 41,18 km ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018. Pada tahun 2017, telah diselesaikan pengaspalan jalan sepanjang 16 km dengan lebar 6 meter. 

Read more...

Pakar Hukum Pidana: Pimpinan & Penyidik KPK Bisa Ditangkap Jika Terbitkan Sprindik Baru

Pakar Hukum Pidana Dr. Fredrich Yunadi mengatakan, jika KPK menerbitkan sprindik baru, menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pakar Hukum Pidana Dr. Fredrich Yunadi mengatakan, jika KPK menerbitkan sprindik baru, menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.

 

Fredrich mengatakan, putusan praperadilan adalan putusan hukum terakhir dan mengikat semua pihak, di mana putusan praperadilan adalah putusan yang tidak bisa dikasasi maupun mengajukan PK (Peninjauan Kembali)

"Itu kan sudah inkrah berlaku seketika dan mengikat semua pihak. Jika Penyidik KPK nekat dengan arogan menerbitkan Sprindik baru, serta merta baik penyidik maupun pimpinan KPK bisa dijerat dengan pasal 216 KUHP, pasal 220 KUHP, pasal 421 KUHP jo pasal 23 undang  No 31/1999 Jo UU No 20/2001 undang 2 tindak pidana korupsi, tentang melawan putusan hukum dengan penyalahgunaan kekuasaan,  itu ancamannya 6 tahun penjara," kata Fredrich saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/9/2017).

"Jadi penyidik bisa langsung melakukan penangkapan dan dilimpahkan ke Jaksa untuk disidangkan. Semua pihak yang mengeluarkan sprindik penyidiknya, termasuk Dirdiknya, tentu seluruh komisionernya, lima-lima nya bisa dijerat semua turut serta dan itu harus dilakukan Demi penegakan hukum yang hakiki," tambahnya.

Dia pun mengingatkan agar KPK tidak bermain-main dalam memproses suatu kasus. Kasus yang sudah diputus pengadilan, tidak bisa dibuat sprindik baru. Jika KPK menerbitkam sprindik baru, maka dapat diproses hukum.

Untuk itu, KPK tidak bisa menetapkan kembali SN sebagai tersangka, karena berlawanan dengan aturan hukum.

"Kita sudah punya prosedur dan sudah punya koridornya masing-masing, jadi hormatilah hukum. Kalau dia merasa tidak terima silakan, carikan bukti-bukti yang lain yang bukan kasus e-KTP. Karena dalam kasus e-KTP sudah final dan tidak berhak diusut lagi. Seseorang  tidak bisa diperiksa dua kali meski karena obyek dan subyeknya sama, kendati belum sampai di pokok perkara," tandasnya.

Seperti diketahui Pasal 216 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 220 KUHP

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 422 KUHP

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 421 KUHP

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 23 UU No 31/1999

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Resmikan Tol Gempol-Pasuruan

Panjang Jalan Tol Trans Jawa yang telah selesai bertambah. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan (Gempas) sepanjang 20,5 km di Provinsi Jawa Timur, Jumat, 22 Juni 2018. Jalan tol yang diresmikan terdiri dari Seksi I Gempol-Rembang sepanjang 13,9 km yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan Seksi 2  Rembang - Pasuruan 6,6 km.

Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan (Gempas) sepanjang 20,5 km di Provinsi Jawa Timur, Jumat, 22 Juni 2018. Jalan tol yang diresmikan terdiri dari Seksi I Gempol-Rembang sepanjang 13,9 km yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan Seksi 2  Rembang - Pasuruan 6,6 km

 

"Jalan Tol dari Merak hingga Pasuruan secara umum sudah bisa dilalui meskipun ada yang masih fungsional. Tetapi kita harapkan akhir tahun 2018 sudah rampung dan beroperasi. Kemudian dilanjutkan hingga Banyuwangi, tahun 2019 insyaAllah selesai," kata Presiden Jokowi. Pada saat peresmian turut mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Direktur Utama PT. Jasa Marga Desi Arryani.

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mendorong Gerakan Bersih Kali Ciliwung di Kota Depok

Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.

Read more...

Transportasi

Guna mengurai Kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Arah Jakarta, Jasa Marga dan Kepolisian Berlakukan Contra Flow dari Km 47 Sampai dengan Km 35

Senior Specialist Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti mengatakan mulai pukul 16.30 WIB, (22/6/2018) Jasa Marga atas diskresi Kepolisian memberlakukan contraflow arah Jakarta mulai dari Km 47 sampai dengan Km 41.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Senior Specialist Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti mengatakan mulai pukul 16.30 WIB, (22/6/2018) Jasa Marga atas diskresi Kepolisian memberlakukan contraflow arah Jakarta mulai dari Km 47 sampai dengan Km 41.

Read more...