yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Asian Games Buka Peluang UMKM Tembus Pasar Ekspor

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:Ajang olahraga terbesar di Asia Asian Games 2018 membuka peluang bagi para pelaku UMKM di Tanah Air untuk bisa memasarkan produknya sekaligus menembus pasar ekspor.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pertama Kali, Upacara HUT RI Ke-73 di PLBN Entikong Berlangsung Khidmat

ENTIKONG, JURNAL IBUKOTA: Masyarakat yang tinggal di perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di lapangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Jumat (17/8/2018). Sejak diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2016 lalu, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat telah menjadi ikon dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan.

Read more...

Pakar Hukum Pidana: Pimpinan & Penyidik KPK Bisa Ditangkap Jika Terbitkan Sprindik Baru

Pakar Hukum Pidana Dr. Fredrich Yunadi mengatakan, jika KPK menerbitkan sprindik baru, menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pakar Hukum Pidana Dr. Fredrich Yunadi mengatakan, jika KPK menerbitkan sprindik baru, menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.

 

Fredrich mengatakan, putusan praperadilan adalan putusan hukum terakhir dan mengikat semua pihak, di mana putusan praperadilan adalah putusan yang tidak bisa dikasasi maupun mengajukan PK (Peninjauan Kembali)

"Itu kan sudah inkrah berlaku seketika dan mengikat semua pihak. Jika Penyidik KPK nekat dengan arogan menerbitkan Sprindik baru, serta merta baik penyidik maupun pimpinan KPK bisa dijerat dengan pasal 216 KUHP, pasal 220 KUHP, pasal 421 KUHP jo pasal 23 undang  No 31/1999 Jo UU No 20/2001 undang 2 tindak pidana korupsi, tentang melawan putusan hukum dengan penyalahgunaan kekuasaan,  itu ancamannya 6 tahun penjara," kata Fredrich saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/9/2017).

"Jadi penyidik bisa langsung melakukan penangkapan dan dilimpahkan ke Jaksa untuk disidangkan. Semua pihak yang mengeluarkan sprindik penyidiknya, termasuk Dirdiknya, tentu seluruh komisionernya, lima-lima nya bisa dijerat semua turut serta dan itu harus dilakukan Demi penegakan hukum yang hakiki," tambahnya.

Dia pun mengingatkan agar KPK tidak bermain-main dalam memproses suatu kasus. Kasus yang sudah diputus pengadilan, tidak bisa dibuat sprindik baru. Jika KPK menerbitkam sprindik baru, maka dapat diproses hukum.

Untuk itu, KPK tidak bisa menetapkan kembali SN sebagai tersangka, karena berlawanan dengan aturan hukum.

"Kita sudah punya prosedur dan sudah punya koridornya masing-masing, jadi hormatilah hukum. Kalau dia merasa tidak terima silakan, carikan bukti-bukti yang lain yang bukan kasus e-KTP. Karena dalam kasus e-KTP sudah final dan tidak berhak diusut lagi. Seseorang  tidak bisa diperiksa dua kali meski karena obyek dan subyeknya sama, kendati belum sampai di pokok perkara," tandasnya.

Seperti diketahui Pasal 216 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 220 KUHP

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 422 KUHP

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 421 KUHP

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 23 UU No 31/1999

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Gempa 7,0 SR Guncang Lombok Utara, NTB

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

Kris Ade: Volume Lalu Lintas pada Periode Mudik 2018 Naik 5,6% di Ruas Tol Tangerang - Merak

CIUJUNG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Kris Ade Sudiyono mengatakan peningkatan volume lalu lintas pada periode mudik Tahun 2018 diperkirakan 5,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kejar Target Penyelesaian Pembangunan Konstruksi

BALIKPAPAN, JURNAL IBUKOTA: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan total panjang 99,35 Km akan menghubungkan 2 kota besar di Kalimantan yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Jalan tol yang ditargetkan untuk bisa diselesaikan pada penghujung tahun 2018, sehingga dapat beroperasi penuh pada awal tahun 2019 ini, menunjukkan progres positif, hingga awal Agustus 2018, progres Seksi 2, Seksi 3 dan Seksi 4 adalah 63,31% sementara progres konstruksi Seksi 1 sampai dengan Seksi 5 adalah 65,25%. Hingga awal bulan Agustus 2018, progres pembebasan lahan telah mencapai 95,47% dari total keseluruhan lahan. 

Read more...