yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Kemenko PMK: Whistleblower Penting untuk Ungkap Kasus Korupsi, Tetapi Integritas Lebih Penting

 

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nyoman Shuida menilai, whistleblower atau pelapor, saksi merupakan hal penting dalam kasus-kasus kejahatan korupsi. Namun, bagi Nyoman, korupsi akan terus terjadi jika tidak dibenahi dengan menanamkan nilai-nilai integritas di dalam diri seseorang.

"Jika kita ingin memberantas korupsi sampai akarnya, maka tanamkanlah integritas dalam diri seseorang. Orang yang memiliki integritas, kredibilitasnya pasti diakui," ujar Nyoman Shuida di Kantor Kemenko PMK.

Menurut Nyoman, pelaku korupsi karakteristiknya selalu tersembunyi dan terorganisir. Hal ini dikarenakan para pelaku tidak memiliki kredibilitas, tanggung jawab dan integritas yang mendukung. "Membangun bangsa tanpa korupsi itu dimulai dengan membangun cara pikir, cara bertindak yang baik untuk kemajuan pembangunan Indonesia yang lebih baik," tutur Nyoman. 

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa whistleblower atau terjemahan bebasnya pelapor pelanggaran itu di bentuk karena banyak palaku yang minim integritas. Banyak diantara mereka yang integritasnya hilang jadi tidak sungkan untuk menilep uang rakyat secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, bahkan korupsi berjamaan dilakukan. "Kita harus bersatu untuk memberantas korupsi, khususnya whistleblower untuk bersama-sama memberikan informasi baru kepada penegak hukum," terang Nyoman lagi.

Nyoman juga mengharapkan kepada masyarakat untuk berperan dan menjaga integritasnya. “Bagaimana kita bisa menyiapkan sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang prima, membangun infrastruktur yang berkualitas atau meningkatkan daya saing bangsa bila para korupsi kita biarkan merajarela dan integritas hilang begitu saja," ujarnya.

Terkait whistleblower ini adalah instrumen bantuan di luar aparat penegak hukum dan sangat diperlukan. Whistleblower bukanlah pelapor biasa karena mereka harus memiliki informasi valid serta rinci terkait suatu dugaan kasus korupsi. (***)

 

Kurmin Halim Bantah Tudingan Mainkan Hukum Karena Kedekatannya dengan Kapolda Sumsel

Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA selaku kuasa hukum Dirut PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, Kurnia Halim SH menyatakan keberatan terhadap pemberitaan di dua media online, terkait kliennya. Ia menilai berita yang dimuat oleh kedua media online itu sangatlah populis dan akibatnya sangatlah mendiskreditkan serta akan merusak nama baik kliennya terhadap para pejabat atau pihak-pihak tertentu.

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA selaku kuasa hukum Dirut PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, Kurmin Halim SH menyatakan keberatan terhadap pemberitaan di dua media online, terkait kliennya. Ia menilai berita yang dimuat oleh kedua media online itu sangatlah populis dan akibatnya sangatlah mendiskreditkan serta akan merusak nama baik kliennya terhadap para pejabat atau pihak-pihak tertentu.

Read more...

Dinilai Langgar UU ITE, Bong Parnoto Akan Pidanakan Pembuat Berita Bohong yang Pojokkan Dirinya

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Kuasa hukum Presiden Direktur PT Rajawali Parama Konstruksi Bong Parnoto, Partahi Sihombing SH dan Arno Gautama Harjono SH akan melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang selama ini membuat berita-berita bohong dan tanpa dasar dimana pemberitaan tersebut mencatut/menggunakan nama anggota Komisi III DPR, Kompolnas, IPW maupun pihak lain yang seolah-olah meminta penyidik melakukan penahanan terhadap Bong Parnoto.

Read more...

Fredrich Yunadi: KPK Jangan Menghasut Opini Masyarakat dengan Pendapat Hukum Sesat

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pakar hukum pidana Dr.Fredrich Yunadi, Rabu, (04/10/2017) mengatakan Penyimpangan pemahaman hukum oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dan ICW antara lain : KPK selalu mengklaim instansinya adalah Lex specialis derogat legi generali, sehingga segala tindakan KPK yang dilakukan bisa mengabaikan satu-satunya hukum acara pidana (KUHAP) Undang2 No 8/1981.

Read more...

KAMMI Desak Kapolri Usut Dugaan TPPU oleh Oknum Pejabat Polda Metro Jaya

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Jakarta Ahmad Najmu mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut secara tuntas indikasi TPPU oleh oknum pejabat Polda Metro Jaya.

Read more...

Pakar Hukum Pidana: Pimpinan & Penyidik KPK Bisa Ditangkap Jika Terbitkan Sprindik Baru

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pakar Hukum Pidana Dr. Fredrich Yunadi mengatakan, jika KPK menerbitkan sprindik baru, menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.

Read more...

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...