yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga : Peran Koperasi Bisa Tekan Angka Pengiriman TKW Ilegal

TULUNGAGUNG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mengatakan apabila koperasi dikelola secara baik (koperasi berkualitas) akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, kata Puspayoga, peran koperasi bisa menekan angka pengiriman tenaga kerja Indonesia, maupun wanita (TKI/TKW) secara ilegal ke luar negeri.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Terus Mendorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Read more...

Anggaran Pemberdayaan Koperasi dan UKM Ditambah Jadi Rp1,291 Triliun

Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.JAKARTA,  JURNAL IBUKOTA: Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

 

 

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin, sebelumnya meminta agar anggaran pemberdayaan bagi koperasi dan UKM ditambah menjadi sebesar Rp1,291 triliun pada 2019.

 

"Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Menteri AGGN Puspayoga.

 

Pada kesempatan itu, Menteri Puspayoga berharap penambahan anggaran untuk tahun 2019 dapat disepakati oleh Komisi VI DPR RI.

 

Puspayoga mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp1,291 triliun.

 

Menteri mengatakan berdasarkan pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp271 miliar dan non prioritas nasional Rp656 miliar.

 

"Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi," katanya.

 

Dalam rapat tersebut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura Djoni Rolindrawan mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM.

 

"Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya," katanya.

 

Ia bahkan berharap angka tersebut ke depan bisa ditingkatkan lagi agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa optimal.

 

Rapat kerja itu kemudian menyepakati usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada 9 program prioritas.

 

Sebanyak 9 program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

 

"Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019," kata Pimpinan Sidang Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM H. Dito Ganinduto.

 

Rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp927,4 miliar. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Gempa 7,0 SR Guncang Lombok Utara, NTB

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Terus Tingkatkan Kualitas Jalan

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA : PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi penguna Jalan. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukan pekerjaan pelebaran jalur dan peningkatan kualitas jalan di sepanjang Ruas Tol Tangerang-Merak yang dimulai dari Cikupa KM 31+900 sampai dengan Balaraja Barat 39+200 arah Merak dan Jakarta.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Penjelasan Jasa Marga Terkait Waktu Pemberlakuan Integrasi JORR

Sehubungan dengan maraknya infografis terkait pemberlakuan integrasi JORR, dapat kami sampaikan bahwa tanggal pemberlakuan integrasi Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tercantum dalam infografis tersebut bukan merupakan tanggal pemberlakuan resmi integrasi JORR.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sehubungan dengan maraknya infografis terkait pemberlakuan integrasi JORR, dapat kami sampaikan bahwa tanggal pemberlakuan integrasi Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tercantum dalam infografis tersebut bukan merupakan tanggal pemberlakuan resmi integrasi JORR.

Read more...