yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Rully Indrawan: Masa Transisi Pengesahan Koperasi oleh Kemenkum HAM Sampai 1 Maret 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), maka terdapat kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran koperasi. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas. 

Read more...

Anggaran Pemberdayaan Koperasi dan UKM Ditambah Jadi Rp1,291 Triliun

Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.JAKARTA,  JURNAL IBUKOTA: Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

 

 

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin, sebelumnya meminta agar anggaran pemberdayaan bagi koperasi dan UKM ditambah menjadi sebesar Rp1,291 triliun pada 2019.

 

"Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Menteri AGGN Puspayoga.

 

Pada kesempatan itu, Menteri Puspayoga berharap penambahan anggaran untuk tahun 2019 dapat disepakati oleh Komisi VI DPR RI.

 

Puspayoga mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp1,291 triliun.

 

Menteri mengatakan berdasarkan pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp271 miliar dan non prioritas nasional Rp656 miliar.

 

"Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi," katanya.

 

Dalam rapat tersebut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura Djoni Rolindrawan mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM.

 

"Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya," katanya.

 

Ia bahkan berharap angka tersebut ke depan bisa ditingkatkan lagi agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa optimal.

 

Rapat kerja itu kemudian menyepakati usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada 9 program prioritas.

 

Sebanyak 9 program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

 

"Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019," kata Pimpinan Sidang Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM H. Dito Ganinduto.

 

Rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp927,4 miliar. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Tarif 3 Ruas Tol Trans Jawa di Jawa Tengah Berlaku Mulai 21 Januari 2019

AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. SEMARANG, JURNAL IBUKOTA:  AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. 

Read more...