yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM

GARUT, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bila suatu daerah intens mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya, maka otomatis produk hasil koperasi dan UMKM akan turut maju dan berkembang. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Sambut Revolusi Industri 4.0, Kementerian PUPR Susun Big Data Industri Jasa Konstruksi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi internet untuk menyusun sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi yang akan menjadi _big data_ rantai pasok industri jasa konstruksi. 

Read more...

Penurunan Pajak UMKM 0,5% Disambut Gembira Pelaku Usaha

Pemerintah menurunkan PPh final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Penurunan pajak ini disambut gembira oleh para pelaku UMKM. SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah menurunkan PPh final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Penurunan pajak ini disambut gembira oleh para pelaku UMKM. 

 

 

Presiden RI Jokowi meluncurkan langsung penurunan PPh final UMKM 0,5% di Gedung JX International (Jatim Expo),  Surabaya,  Jawa Timur yang juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution,  Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Jumat (22/6).

 

Penurunan pajak ini dilakukan setelah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP)  No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM dikenai PPh final sebesar 1%. 

 

Dalam sambutannya,  Presiden menjelaskan, penurunan pajak UMKM merupakan masukan dari banyak pelaku UMKM yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.  

 

"Saya minta agar dihitung berapa penurunannya.  Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada revisi dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Sudah saya tanda tangani," kata Presiden. 

 

Presiden menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Pelaku usaha mikro meloncat jadi usaha kecil,  usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar.  

 

 

Presiden juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan global yang terjadi sangat cepat. Dunia saat ini mengalami revolusi industri 4.0. 

 

"Saya titip  pesan UMKM menyesuaikan, jangan ketergantungan dengan penjualan langsung. Sekarang jualan online, gunakan Facebook, Instagram, video di Youtube karena memang dunia sudah berubah.  Jangan hanya menunggu di toko kita,  orang lain sudah jualan di internet," kata Presiden. 

 

Presiden mengatakan dunia usaha harus memahami, mengantisipasi dan mengikuti perkembangan cara-cara berusaha yang terjadi saat ini.  Jika perubahan tidak dilakukan pasti akan tertinggal. 

 

Presiden juga mengatakan melakukan berbagai perubahan kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha,  termasuk mempersingkat perizinan usaha dan fasilitas pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR)  bagi UMKM.  

 

Pelaku UMKM yang hadir di acara tersebut menyambut gembira kebijakan penurunan pajak. Diakui kebijakan ini sangat membantu mereka sebagai pelaku usaha. 

 

"Alhamdulillah, saya bisa menambah modal untuk meningkatkan usaha.  Kalau omzet lebih besar akan lebih semangat lagi berusaha," kata Lenny Kristiana,  pemilik usaha makanan Divenka Food di Sidoarjo. 

 

 

Lenny yang satu tahun terakhir rutin membayar pajak, mengatakan  penurunan pajak sangat bagus terutama bagi usaha mikro.  Usaha mikro yang menjalankan usaha dengan modal sendiri sangat terbantu dengan turunnya pajak yang harus dibayar.  

 

Pemilik usaha Dapoer B'cik,  Rahmi Aulia juga mengakui turunnya PPh final akan menjadi tambahan modal usaha.  

 

"Saya pribadi sangat bersyukur ada pengurangan pajak, berguna untuk tambahan modal," kata Rahmi yang rutin bayar pajak sekitar Rp 200 ribu per bulan.  

 

PPh final 0,5% diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. 

 

Ketentuan mengenai tenggang waktu (sunset clause) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah tujuh tahun, bagi Wajib Pajak badan tertentu (Koperasi, CV, Firma) adalah empat tahun dan bagi Wajib Pajak perseroan terbatas (PT) adalah tiga tahun. 

 

Selanjutnya Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi maupun Badan yang telah melebihi  sunset clause harus mengacu kembali kepada  ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto atau pembayaran PPh secara normal. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Sinergi BUMN Wujudkan Kenyamanan Pengguna Jalan Tol, Siap Fasilitasi 8 SPBU di Tol Trans Jawa

Guna menambah kenyamanan pengguna jalan tol, sinergi BUMN PT Jasa Marga Tbk., dengan kelompok usahanya PT Jasamarga Properti (JMP) dan Pertamina siap memfasilitasi 8 (delapan) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di koridor Tol Trans Jawa. Keberadaan SPBU akan makin berarti saat memasuki arus mudik dan balik Idul Fitri nanti.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Guna menambah kenyamanan pengguna jalan tol, sinergi BUMN PT Jasa Marga Tbk., dengan kelompok usahanya PT Jasamarga Properti (JMP) dan Pertamina siap memfasilitasi 8 (delapan) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di koridor Tol Trans Jawa. Keberadaan SPBU akan makin berarti saat memasuki arus mudik dan balik Idul Fitri nanti.

Read more...