yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Skala Bisnis Bank Sampah Capai Rp18 Miliar

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Bisnis daur ulang sampah melalui bank sampah dinilai cukup potensial. Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Ekonomi Makro Hasan Djauhari. Ia juga mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 bank sampah yang sudah beroperasi dengan mengumpulkan sampah rumah tangga, untuk kemudian dipisahkan berdasarkan jenisnya dan didaur ulang menjadi produk craft atau pupuk siap jual.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Bangun Rumah Bagi Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik

PANGANDARAN, JURNAL IBUKOTA: Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah membangun sebanyak 204 unit rumah yang disediakan bagi para nelayan yang berada di Kabupaten Pangandaran.

Read more...

Kemenkop dan UKM Dorong Koperasi Masuk Pasar Modal

Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi dengan stakeholders terkait guna mendorong koperasi masuk pasar modal. Rakor yang berlangsung di Bogor, Jabar (16/4/2018) itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mandiri Sekuritas, serta pemerhati koperasi dan UKM.BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi dengan stakeholders terkait guna mendorong koperasi masuk pasar modal. Rakor yang berlangsung di Bogor, Jabar (16/4/2018) itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mandiri Sekuritas, serta pemerhati koperasi dan UKM.

 

 

 

Asdep Keanggotaan Koperasi, Kemenkop dan UKM Untung Tri Basuki mengungkapkan dalam Rakor dibahas mengenai regulasi yang berhubungan dengan akses koperasi di pasar modal melalui instrumen obligasi atau surat utang jangka panjang. 

 

 

“Sekaligus bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai instrumen obligasi koperasi,“ kata Untung. 

 

 

Koperasi dalam masuk ke pasar modal diakui mengalami kendala, antara lain obligasi belum familier bagi kalangan pengurus koperasi, alternatif pendanaan yang ada selama ini dipandang relatif lebih mudah diakses, maupun beberapa regulasi terkait yang masih perlu diselaraskan.  

 

 

Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi/sinkronisasi peraturan terkait mengenai penerbitan obligasi koperasi, dan melakukan sosialisasi bersama antara Kemenkop dan UKM dengan pihak OJK.

 

 

“Hal yang perlu diperhatikan untuk kesiapan koperasi akses menerbitkan obligasi antara lain adalah perlunya penerapan GCG (Good Corporate Governance) yang mencakup tata kelola koperasi yang baik,” ujar Untung. (Agus)

 

 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Kecepatan Kendaraan Meningkat 35,04% Pada Pekan Pertama Pemberlakuan Paket Kebijakan di Jalan Tol Janger

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.

Read more...