yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Mengembalikan Peran Koperasi Perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan oleh koperasi diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari 144 koperasi perikanan penyelenggara pelelangan ikan di pulau Jawa, tinggal 48 koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI, sisanya 96 koperasi perikanan sudah tidak sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI dan ini berdampak pada penurunan kinerja koperasi perikanan, yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nelayan anggotanya.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

15 Venue Olahraga di Kompleks GBK Sudah Rampung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 atau disebut Panitia Nasional Inasgoc (Indonesia Asian Games Organizing Committee) memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Wisma Serbaguna, Gedung INASGOC, Senayan Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Read more...

Suparno : Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.  JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.  

 

 

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (13/2) mengatakan naskah akademis sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB. 

 

Suparno mengemukakan saat ini pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah.  Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) ada sebanyak 1.449 unit.  Jumlah koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit dan kabupaten/kota 146.366 unit. Jumlah koperasi berbanding pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik. 

 

Sebagai ilustrasi  satu  orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi,  satu  orang pegawai di tingkat Provinsi menangani 21 unit koperasi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota seorang pegawai harus mengawasi 61 unit koperasi.  

 

"Kondisi permasalahan pengawasan koperasi ini, menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi," kata Suparno.

 

Suparno juga menguraikan, ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi hanya merupakan salah satu faktor.  

 

Berdasarkan observasi lapangan menunjukkan banyak permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi, yakni :

1. Ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi, terlebih laju pertambahan koperasi pada masing-masing wilayah cukup tinggi, yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan koperasi dan tidak dimbangi dengan kompetensi dan dukungan TIK yang tidak memadai. 

 

2. Antrian yang panjang untuk menduduki jabatan struktural.

 

3. Tingginya perputaran/mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang cenderung mengabaikan dan/atau menghapus kompetensi yang telah dikembangkan.

 

4. Penempatan personil belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

 

5. Kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi serta insentif yang diberikan.

 

6. Belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi.

 

7. Ancaman terjadinya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan.

 

“Karena itu,  untuk mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. Saya berharap dapat direalisasikan tahun ini," tegas Suparno.  

 

Sebagai informasi, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah Jabatan Fungsional dengan kualifikasi profesional dalam rumpun jabatan manajemen atau rumpun jabatan pengawas standarisasi, yaitu rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tatakelola pengawasan koperasi. (Agus)

 

 

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Tinjau Program Kotaku di Ambon

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff. 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...