yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga Inisiasi Koperasi Jadi Pengelola Pasar Rakyat

BANGLI, JURNAL IBUKOTA :  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meresmikan beroperasinya Pasar Rakat Desa Bayunggede, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Selasa (16/1/2018). Penandatanganan prasasti menandai peresmian pasar tersebut. Pasar Rakyat Bayunggede termasuk dalam program revitalisasi Kementerian Koperasi dan UKM yang sumber anggarannya berasal dari dana tenaga pembantuan tahun 2017 sebesar Rp 684 juta. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Akhir Tahun 2018, Jalan Paralel Perbatasan di Kalbar Ditargetkan Sudah Tembus 805 Km

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin dan Zeni TNI Angkatan Darat menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yakni ruas Nanga Era-Batas Kalimantan Timur sepanjang 60 km dengan nilai Rp 178,47 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan 335 hari. Penandatanganan dilakukan Senin (15/1/2018) di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta.

Read more...

Baru 21 Persen, NPAK yang Sudah Registrasi di SISMINBHKOP

Deputi Bidang Kelembagaan, Ir Meliadi Sembiring mengatakan dari 11.966 Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) berdasarkan data Kemenkop dan UKM, baru sebanyak 2.500 (21 persen) NPAK yang sudah melakukan registrasi pada SISMINBHKOP (Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi).MAKASSAR, JURNAL IBUKOTA : Deputi Bidang Kelembagaan, Ir Meliadi Sembiring mengatakan dari 11.966 Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) berdasarkan data Kemenkop dan UKM, baru sebanyak 2.500 (21 persen) NPAK yang sudah melakukan registrasi pada SISMINBHKOP (Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi).

 

"Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah para NPAK tersebut belum tahu, sehingga tidak melakukan registrasi ke SISMINBHKOP atau mungkin belum tertarik dalam pembuatan akta-akta koperasi," ungkap Deputi Bidang Kelembagaan, Ir Meliadi Sembiring, dalam Temu Konsultasi NPAK se Sulsel, di Makassar, Selasa (24/10).

Padahal kata Meliadi, NPAK memiliki peran strategis dalam SISMINBHKOP.

Dalam hal ini, NPAK di Kab/Kota dapat memantau perkembangan pertumbuhan koperasi baru di wilayahnya masing-masing.

"Dan, dalam proses pengesahan badan hukum baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar melalui SISMINBHKOP hanya NPAK yang sudah terdaftar di Kementerian KUKM dan memiliki “kode akses” dari SISMINBHKOP yang dapat mengakses dan melakukan proses pengesahan dan PAD koperasi di SISMINBHKOP tersebut," kata Meliadi.

Karena itu, Meliadi menekankan pentingnya sosialisasi terkait dengan SISMINBHKOP terus dilakukan kepada NPAK baik yang diselenggarakan oleh Kementerian, Dinas KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh Ikatan.

Seperti diketahui, lampiran Huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, mengamanatkan, seluruh pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dilaksanakan terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM.

Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM, (Deputi Bidang Kelembagaan) pada tanggal 15 April 2016 meluncurkan SISMINBHKOP bagi permohonan Pengesahan Akta Pendirian secara elektronik, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara sistem elektronik baru dilakukan tanggal 9 Mei 2017.

Sampai dengan 24 Oktober 2017 telah disetujui dan disahkan melalui SISMINBHKOP sebanyak 4.560 koperasi baru dan 154 Perubahan Anggaran Dasar di seluruh Indonesia.

Dalam hal pengembangannya, SISMINBHKOP juga telah menyediakan fitur baru bagi Dinas yang membidangi Koperasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota untuk dapat memantau perkembangan pertumbuhan koperasi baru di wilayahnya masing-masing.

Dalam proses pengesahan badan hukum baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar melalui SISMINBHKOP, NPAK memiliki peran penting.

Yaitu, hanya NPAK yang sudah terdaftar di Kementerian KUKM dan memiliki “kode akses” dari SISMINBHKOP yang dapat mengakses dan melakukan proses pengesahan dan PAD koperasi di SISMINBHKOP tersebut.

Kali ini Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan memprakarsai penyelenggaaan “Temu Konsultasi NPAK” yang diikuti oleh 100 orang NPAK dan Kepala Dinas KUMKM Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Tujuan dari kegiatan ini, untuk penyegaran atau up grade pengetahuan terkait dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian maupun hal-hal teknis khususnya terkait dengan pelaksanaan dan mekanisme proses mengakses ke SISMINBHKOP, baik untuk Notaris maupun Dinas yang membidangi koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Kelembagaan minta kegiatan sosialisasi/temu konsultasi seperti ini dapat dilakukan terus baik oleh Kementerian KUKM, Dinas KUMKM Provinsi/Kabupaten/Kota dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) di seluruh Indonesia, baik diselenggarakan oleh masing-masing maupun secara bersama.

Dengan demikian akan dapat terbangun adanya persamaan persepsi yang positif di antara pejabat pembina koperasi dengan para NPAK di pusat maupun daerah, yang pada ujungnya adalah dapat membantu masyarakat yang ingin mendirikan koperasi dapat terlayani dengan cepat, mudah dan murah dan ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi dapat tumbuh dengan baik. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Resmikan Embung di NTT

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Infrastruktur menjadi kunci peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan hasil pembangunan.

Pulau Rote sebagai pulau paling selatan Indonesia dikenal sebagai daerah rawan air. Kementerian PUPR telah melakukan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembuatan sumur bor dan embung.

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1). 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...