yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Satgas Daerah Diminta Perketat Pengawasan Terhadap Koperasi

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Satuan Tugas (Satgas) pengawasan koperasi memperkuat tugas dan fungsinya di daerah. Penguatan pengawasan sangat penting agar koperasi di daerah tumbuh sehat dan berkualitas.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Dirjen Bina Marga Arie S. Moerwanto Terima IHE Delft Alumni Award Pertama dari Asia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menerima penghargaan dari IHE Delft, sebuah universitas terkemuka di Belanda tempatnya menyelesaikan pendidikan S2 yakni penghargaan IHE Delft Alumni Award 2017. Penghargaan tersebut diberikan kepada alumnus yang berprestasi dalam karier dan menjadi teladan di bidang sumber daya air.

Read more...

Kemenkop UKM Buktikan Mampu Terapkan Akuntabilitas Keuangan dengan Baik

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Kementerian Koperasi dan UKM membuktikan mampu menerapkan akuntabilitas keuangan dengan baik terutama dalam dua tahun berturut-turut melalui hasil pemeriksaan BPK yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian.

 

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara II di Jakarta, Jumat.

"Ini membuktikan bahwa kementerian mampu menunjukkan kinerja keuangan yang semakin akuntabel dan transparan," kata Menteri Puspayoga.

Pada kesempatan itu Kementerian Koperasi dan UKM bersama kementerian atau lembaga (K/L) lain pada Jumat menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada kesempatan itu Menteri Puspayoga menerima laporan hasil pemeriksaan dengan predikat WTP.

"Ini sudah dua tahun berturut-turut Kementerian Koperasi dan UKM menerima predikat WTP, semoga ke depan bisa dipertahankan dan semakin baik," kata Puspayoga.

Sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor pada 23 Mei 2017.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015.

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspen yaitu, perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian atau lembaga yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP Tahun 2016.

Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

Dalam sambutannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak semua pihak untuk mencermati satu persatu permasalahan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

"Saya mewakili Kementerian/Lembaga mengingatkan arti penting hasil pemeriksaan BPK memang justru pada saat kita menindaklanjuti rekomendasi," kata Darmin.

Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan melalui sistem informasi pemantauan tindak lanjut.

"Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan berikutnya kami mendukung dilakukan penyempurnaan MoU sehingga pemeriksaan BPK dapat memantau data keuangan secara periodik. Semoga sinergi antara pemerintah dan BPK semakin baik untuk Indonesia yang juga semakin baik," katanya. (Agus)

Caption

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017)

 

 

primi sui motori con e-max

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

BUJT & Perbankan Sediakan Program Khusus Kartu Perdana Uang Elektronik Nol Rupiah

Corporate Secretary PT Jasa Marga M. Agus Setiawan mengatakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perbankan bekerja sama untuk memberikan diskon 1,5 juta kartu perdana Uang Elektronik yang ditawarkan dengan harga khusus (Rp. 0), di mana BUJT memberikan diskon Rp. 10.000 dan Perbankan juga memberikan diskon sebesar Rp. 10.000. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Corporate Secretary PT Jasa Marga M. Agus Setiawan mengatakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perbankan bekerja sama untuk memberikan diskon 1,5 juta kartu perdana Uang Elektronik yang ditawarkan dengan harga khusus (Rp. 0), di mana BUJT memberikan diskon Rp. 10.000 dan Perbankan juga memberikan diskon sebesar Rp. 10.000. 

Read more...