yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai sangat potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Venue Jetski dan Venue Layar Ditargetkan Rampung Juni 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 78 Venues dan 14 Non Venue disiapkan sebagai sarana dan prasarana Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Dari jumlah tersebut 33 Venue baik yang akan digunakan untuk pertandingan maupun latihan serta 10 bangunan/penataan kawasan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Read more...

Kemenkop UKM Buktikan Mampu Terapkan Akuntabilitas Keuangan dengan Baik

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Kementerian Koperasi dan UKM membuktikan mampu menerapkan akuntabilitas keuangan dengan baik terutama dalam dua tahun berturut-turut melalui hasil pemeriksaan BPK yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian.

 

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara II di Jakarta, Jumat.

"Ini membuktikan bahwa kementerian mampu menunjukkan kinerja keuangan yang semakin akuntabel dan transparan," kata Menteri Puspayoga.

Pada kesempatan itu Kementerian Koperasi dan UKM bersama kementerian atau lembaga (K/L) lain pada Jumat menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada kesempatan itu Menteri Puspayoga menerima laporan hasil pemeriksaan dengan predikat WTP.

"Ini sudah dua tahun berturut-turut Kementerian Koperasi dan UKM menerima predikat WTP, semoga ke depan bisa dipertahankan dan semakin baik," kata Puspayoga.

Sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor pada 23 Mei 2017.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015.

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspen yaitu, perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian atau lembaga yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP Tahun 2016.

Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

Dalam sambutannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak semua pihak untuk mencermati satu persatu permasalahan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

"Saya mewakili Kementerian/Lembaga mengingatkan arti penting hasil pemeriksaan BPK memang justru pada saat kita menindaklanjuti rekomendasi," kata Darmin.

Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan melalui sistem informasi pemantauan tindak lanjut.

"Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan berikutnya kami mendukung dilakukan penyempurnaan MoU sehingga pemeriksaan BPK dapat memantau data keuangan secara periodik. Semoga sinergi antara pemerintah dan BPK semakin baik untuk Indonesia yang juga semakin baik," katanya. (Agus)

Caption

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017)

 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Kecepatan Kendaraan Meningkat 35,04% Pada Pekan Pertama Pemberlakuan Paket Kebijakan di Jalan Tol Janger

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.

Read more...