yt-banner1
yt-banner2

Pertanian

Dirjen PKH I Ketut Diarmita : Ketahanan Pangan Berarti Kemampuan Membeli Pangan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tapi juga kemampuan untuk mengaksesnya (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak mana pun.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Info Jalur Mudik dari Siaga Sapta Taruna 26 Juni 2017; Pukul 10.40

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Berikut ini laporan dari Info Siaga Sapta Taruna Ditjen Bina Marga - Kementerian PUPR  pada 26 Juni 2017 hingga. Pukul 10:40.

 

A. Jalan Tol

1. Tol Lingkar Timur: Padat Merayap TMII-Cikunir. Ada kecelakaan di Cikunir.

2. Tol Cikampek: Padat Merayap KM.16 - Rest Area KM. 62. Ada kecelakaan 1 KM setelah Cikunir arah Cikampek

Read more...

Kemenkop UKM Buktikan Mampu Terapkan Akuntabilitas Keuangan dengan Baik

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Kementerian Koperasi dan UKM membuktikan mampu menerapkan akuntabilitas keuangan dengan baik terutama dalam dua tahun berturut-turut melalui hasil pemeriksaan BPK yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian.

 

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara II di Jakarta, Jumat.

"Ini membuktikan bahwa kementerian mampu menunjukkan kinerja keuangan yang semakin akuntabel dan transparan," kata Menteri Puspayoga.

Pada kesempatan itu Kementerian Koperasi dan UKM bersama kementerian atau lembaga (K/L) lain pada Jumat menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada kesempatan itu Menteri Puspayoga menerima laporan hasil pemeriksaan dengan predikat WTP.

"Ini sudah dua tahun berturut-turut Kementerian Koperasi dan UKM menerima predikat WTP, semoga ke depan bisa dipertahankan dan semakin baik," kata Puspayoga.

Sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor pada 23 Mei 2017.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015.

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspen yaitu, perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian atau lembaga yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP Tahun 2016.

Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

Dalam sambutannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak semua pihak untuk mencermati satu persatu permasalahan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

"Saya mewakili Kementerian/Lembaga mengingatkan arti penting hasil pemeriksaan BPK memang justru pada saat kita menindaklanjuti rekomendasi," kata Darmin.

Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan melalui sistem informasi pemantauan tindak lanjut.

"Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan berikutnya kami mendukung dilakukan penyempurnaan MoU sehingga pemeriksaan BPK dapat memantau data keuangan secara periodik. Semoga sinergi antara pemerintah dan BPK semakin baik untuk Indonesia yang juga semakin baik," katanya. (Agus)

Caption

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dengan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara Gedung BPK RI. Jakarta ,Jumat (26/05/2017)

 

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Hilmar Farid: UU Pemajuan Kebudayaan No. 5/2017 untuk Meningkatkan Ketahanan Budaya Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan pemajuan kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. 

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaku Perdagangan Ilegal Trenggiling Ditangkap di Medan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Penyidik dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan illegal satwa liar dilindungi di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 225 ekor trenggiling, 5 (lima) karung kulit /sisik trenggiling kering,  dan 4 (empat) kulit/sisik trenggiling basah, yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp. 2,5 Miliar, telah disita dari pelaku yang ditangkap hari Selasa (13/06/2017).

Read more...

Transportasi

Tambah Kapasitas Gerbang Tol, Jasa Marga Buka 20 Gardu Tol Arah Cikampek

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Volume lalu-lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek sore ini Pukul 18.30 WIB Senin (26/6) terpantau mengalami peningkatan yang mengakibatkan kepadatan lalu-lintas kendaraan menuju arah Cikampek. Adapun kepadatan merupakan dampak volume lalu lintas.

Read more...