yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Optimistis Pemberdayaan KUMKM yang Efektif Mampu Kurangi Kesenjangan

PEKANBARU, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM merasa optimistis dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang efektif akan mampu menanggulangi masalah kemiskinan, pengganguran dan penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Refly Harun Berharap Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Jadi Cikal Bakal Trans Kalimantan

BALIKPAPAN, JURNAL IBUKOTA: Percepatan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan total panjang jalan tol 99,35 Km terus dilakukan. Hingga pertengahan November 2017, proyek yang dikelola oleh Anak Usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (PT JBS), menunjukkan progres positif. Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Refly Harun, optimistis jalan tol pertama di Kalimantan tersebut dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2018 mendatang dan diharapkan dapat menjadi cikal bakal Trans Kalimantan.

Read more...

Kemenkop UKM Sosialisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Tasikmalaya

Deputi Bidang Restrukturisasi Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati Barnas di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis (3/3/2016).TASIKMALAYA, JURNAL IBUKOTA. COM: Kementerian Koperasi dan UKM menggelar sosialiasi izin usaha mikro dan kecil (IUMK) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kepada 33.908 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberdayakan kemampuan usaha pelaku UMK, dengan  diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2014 tentang Perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

 

"Dengan sosialisasi ini, para pelaku usaha UMKM diharapkan mampu mendapatkan pendampingan baik dalam pengembangan usahanya maupun percepatan perolehan IUMK yang akan berimbas pada terbukanya akses pembiayaan, pemasaran, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya bagi para pelaku UKM," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati Barnas di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis (3/3/2016).

Tampak hadir Asisten Deputi Perlindungan Usaha pada Deputi Bidang Restrukturisasi Kemenkop UKM, Karimuddin dan Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal, Willem H Pasaribu pada Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM.

Menurut Yuana, tujuan dari IUMK adalah memberi legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sehingga pemilik sertifikat mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

Dia menambahkan, pemberian IUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha UMK dengan mempercepat proses penerbitan IUMK secara transparan dan akuntabel.

Sementara pelaksana pemberian IUMK di daerah adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota, setelah lurah/kepala desa melakukan pendataan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah kerjanya.

"Namun perlu diingat bahwa sertifikat IUMK dapat dicabut apabila pelaku usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Yuana.

Asisten Deputi Perlindungan Usaha, Karimuddin menambahkan, legalitas dari IUMK yang dikeluarkan oleh camat setelah mendapat rekomendasi dari lurah/kepala desa merujuk pada terbitnya Perpres Nomor 98/2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83/2014 tentang pedoman pemberian izin untuk UMK, dan nota kesepahaman oleh tiga menteri yakni menteri dalam negeri, menteri koperasi dan UKM, dan menteri perdagangan.

"Dengan IUMK maka bapak dan ibu yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi khawatir pada satuan polisi pamongpraja yang kerap menjadi momok bagi para pedagang kakilima," kata Karimuddin. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

Penyesuaian Tarif Tol Ruas Cikupa-Merak 21 November 2017 Pukul 00.00 WIB

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2017 tanggal 13November 2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Tangerang-Merak, maka pada 21 November 2017, mulai pukul 00.00 WIB akan diberlakukan tarif tol yang telah disesuaikan.TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2017 tanggal 13November 2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Tangerang-Merak, maka pada 21 November 2017, mulai pukul 00.00 WIB akan diberlakukan tarif tol yang telah disesuaikan.

Read more...