yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Koperasi Kredit di Indonesia Didorong Lakukan Digitalisasi di Era Milenial

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Koperasi kredit (kopdit) di Indonesia didorong  untuk melakukan digitalisasi dalam sistem operasionalnya agar tetap kompetitif di era milenial yang akrab dengan teknologi.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Progres Konstruksi 4 Venue PON XX Papua Lebih Cepat, Kementerian PUPR Targetkan Selesai Juni 2020

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp 936,8 miliar dalam pembangunan empat arena olahraga (venue) untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020.

Read more...

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Memvonis terdakwa Setya Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Memvonis terdakwa Setya Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Read more...

Kemenko PMK: Whistleblower Penting untuk Ungkap Kasus Korupsi, Tetapi Integritas Lebih Penting

 

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nyoman Shuida menilai, whistleblower atau pelapor, saksi merupakan hal penting dalam kasus-kasus kejahatan korupsi. Namun, bagi Nyoman, korupsi akan terus terjadi jika tidak dibenahi dengan menanamkan nilai-nilai integritas di dalam diri seseorang.

"Jika kita ingin memberantas korupsi sampai akarnya, maka tanamkanlah integritas dalam diri seseorang. Orang yang memiliki integritas, kredibilitasnya pasti diakui," ujar Nyoman Shuida di Kantor Kemenko PMK.

Menurut Nyoman, pelaku korupsi karakteristiknya selalu tersembunyi dan terorganisir. Hal ini dikarenakan para pelaku tidak memiliki kredibilitas, tanggung jawab dan integritas yang mendukung. "Membangun bangsa tanpa korupsi itu dimulai dengan membangun cara pikir, cara bertindak yang baik untuk kemajuan pembangunan Indonesia yang lebih baik," tutur Nyoman. 

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa whistleblower atau terjemahan bebasnya pelapor pelanggaran itu di bentuk karena banyak palaku yang minim integritas. Banyak diantara mereka yang integritasnya hilang jadi tidak sungkan untuk menilep uang rakyat secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, bahkan korupsi berjamaan dilakukan. "Kita harus bersatu untuk memberantas korupsi, khususnya whistleblower untuk bersama-sama memberikan informasi baru kepada penegak hukum," terang Nyoman lagi.

Nyoman juga mengharapkan kepada masyarakat untuk berperan dan menjaga integritasnya. “Bagaimana kita bisa menyiapkan sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang prima, membangun infrastruktur yang berkualitas atau meningkatkan daya saing bangsa bila para korupsi kita biarkan merajarela dan integritas hilang begitu saja," ujarnya.

Terkait whistleblower ini adalah instrumen bantuan di luar aparat penegak hukum dan sangat diperlukan. Whistleblower bukanlah pelapor biasa karena mereka harus memiliki informasi valid serta rinci terkait suatu dugaan kasus korupsi. (***)

 

Presiden Jokowi Resmikan Pasar Badung, Denpasar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali, harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, pasar modern, hingga Mal.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali, harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, pasar modern, hingga Mal.

 

"Oleh karena itu, dengan program revitalisasi pasar, saya berharap pasar tradisional atau pasar rakyat bisa dikelola dengan manajemen yang baik dan bagus. Kebersihan pasar, termasuk kebersihan para pedagangnya, harus tetap dijaga. Jangan sampai becek, kotor, dan bau", tegas Presiden Jokowi saat meresmikan pasar rakyat Pasar Badung di Kota Denpasar, Jumat (22/3/2019).

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Dukung Kementerian BUMN: Djakarta Lloyd Berangkatkan 600 Pemudik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Perusahaan pelayaran nasional, PT Djakarta Lloyd (Persero), hari ini (31/5) kembali memberangkatkan 600 pemudik secara gratis menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, dengan mengerahkan 11 unit armada bus yang diberangkatkan dari Kawasan Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat.  

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Penjelasan Jasa Marga tentang Penanganan Transaksi Pengguna Jalan dengan _E-Toll_ Berbeda di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

Menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai transaksi pengguna jalan yang menggunakan Uang Elektronik (UE) berbeda di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memgkonfirmasi bahwa berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana berikut:JOMBANG, JURNAL IBUKOTA: Menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai transaksi pengguna jalan yang menggunakan Uang Elektronik (UE) berbeda di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memgkonfirmasi bahwa berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana berikut:

Read more...