yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Daerah Usulkan Koperasi Tak Aktif untuk Dibekukan

AMBON, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM meminta stakeholders di daerah supaya mengusulkan koperasi yang sudah tidak aktif atau mati suri untuk dibekukan badan hukumnya. Langkah pembekuan dilakukan ini tidak terlepas dari upaya menyelaraskan program reformasi total koperasi yang diusung ‎Kemenkop dan UKM.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Tujuh Ruas Jalan Tol Baru Akan Dilelang pada Tahun 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik. 

Read more...

Kemenkop dan UKM Dukung Peternak Sapi Bangun Industri Pupuk dan Gas

Dampak negatif dari merebaknya kotoran sapi di Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah Sentra Sapi Perah Kecamatan Cigugur, sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Bahkan, bila tak segera diatasi bisa berujung pada krisis sosial antara peternak sapi dengan masyarakat sekitar.KUNINGAN, JURNAL IBUKOTA: Dampak negatif dari merebaknya kotoran sapi di Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah Sentra Sapi Perah Kecamatan Cigugur, sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Bahkan, bila tak segera diatasi bisa berujung pada krisis sosial antara peternak sapi dengan masyarakat sekitar.

 

 

 "Oleh karena itu, saya mendorong koperasi peternak sapi dan koperasi susu yang ada di Kuningan untuk membangun pabrik pupuk dan gas berbasis kotoran sapi", kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik, pada acara sosialisasi pola kemitraan usaha rantai nilai/pasok antara KUMKM dengan usaha besar, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (15/5).

 

Untuk membangun industri pupuk dan gas berbasis kotoran hewan tersebut, Damanik mengajak beberapa stakeholder lain dari pihak usaha besar, seperti PT Pupuk Indonesia (holding), PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang, untuk bermitra dengan pelaku koperasi peternak dan susu di Kuningan. "Kita juga menggandeng Kemenristek Dikti dan Kementerian ESDM yang menyangkut teknologi pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk dan energi" , kata Damanik.

 

Damanik berharap kemitraan yang terjalin antara usaha besar dengan KUMKM ini sifatnya bisa saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling membesarkan. "Bila sebelumnya kotoran sapi langsung dijadikan pupuk, sekarang diubah dulu menjadi sumber energi gas. Bila ingin menjadi sumber listrik, harus ada penambahan investasi pembelian genset", jelas Damanik.

 

Untuk mengubah menjadi energi gas, Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menggandeng Dinas ESDM Provinsi Jabar untuk menyediakan sebanyak 100 unit Digester, yaitu sebuah teknologi yang bisa mengubah kotoran sapi menjadi gas atau energi listrik. "Dalam proses menjadi gas, Digester tetap menyisakan ampas kotoran yang nantinya akan diolah bersama Petrokimia menjadi pupuk organik. Tugas Pupuk Kujang adalah menampung dan memasarkan hasil gas dan pupuk dari Kuningan", ucap Damanik.

 

Untuk mewujudkan kemitraan saling menguntungkan itu, Damanik meyakini Pemkab Kuningan dapat menyiapkan lahan yang dibutuhkan bagi pengembangan industri gas dan pupuk berbasis kotoran sapi di Kuningan. "Minimal dua hektar lahan yang dibutuhkan, dan saya yakin itu ada. Apalagi, dalam kemitraan ini semua dalam koordinasi dengan Pemkab Kuningan yang membawahi peternak sapi, investor, Kemenkop UKM, dan kementerian lain", ujar Damanik.

 

Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama mengakui adanya polemik di tengah masyarakat terkait dengan belum tertata dengan baik pengaturan limbah kotoran sapi yang dihasilkan kurang lebih sekitar 8000 peternak sapi di seluruh Kuningan. "Limbah kotoran sapi dianggap mencemarkan lingkungan dan menghasilkan bau menyengat tak sedap. Banyak komplain datang dari wisatawan. Lebih dari itu, di hilir banyak kolam ikan dan sawah yang juga terkena dampak", ungkap Bupati Kuningan.

 

Maka, Acep menyambut baik solusi yang ditawarkan Kemenkop dan UKM dengan memanfaatkan dan membangun potensi dari limbah kotoran sapi. "Saya yakin kita dapat menyelesaikan kotoran sapi sebagai masalah sosial menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar", tandas Acep.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Pengurus KSU Karya Nugraha Jaya Iding Karnadi menyebutkan bahwa kisruh kotoran sapi bisa terjadi karena lokasi peternakan yang berada di tengah masyarakat. "Hampir semua peternak sapi anggota KSU Karya Nugraha yang jumlahnya sekitar 1000 peternak itu hanya memiliki lahan untuk kandang, tanpa ada untuk pengolahan limbah kotoran sapi", kata Iding seraya menyatakan bahwa anggota koperasinya mampu memproduksi 33 ton susu perhari, dimana 90% hasilnya ditampung usaha besar seperti Ultra Jaya dan Diamond.

 

Seharusnya, lanjut Iding, ada semacam kolam penampungan dan penyaringan, sehingga saat mengalir ke sungai sudah tidak membawa ampas dan bau menyengat. "Solusi efektif lainnya adalah mengubah kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik", tukas Iding. 

 

Solusi efektif lainnya, kata Iding, adalah relokasi seluruh peternak sapi di wilayah Kecamatan Cigugur ke wilayah lain yang jauh dari pemukiman. "Solusi lahannya bisa dipikirkan bersama antara Pemkab Kuningan dengan pemerintah desa", pungkas Iding. (Agus) 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau Konstruksi Tol Mabit

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung (Mabit) diharapkan tidak hanya memudahkan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur, namun juga mendukung sektor Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Pulau Lembeh. Tol Mabit awalnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019, namun karena proses pembebasan lahan belum selesai sepanjang 13 Km maka diharapkan bisa selesai April 2020.   “(Tol Mabit) Akan mendukung keduanya, pariwisata dan industri. Pariwisata baru di Pulau Lembeh dan mendukung industri terutama industri perikanan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai akses Pelabuhan. Ini akan men-trigger perekonomian di Bitung berkembang,” kata Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Tol Mabit sepanjang 39,9 KM tepatnya di Simpang Susun Airmadidi, Jumat (5/7/2019).

 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung (Mabit) diharapkan tidak hanya memudahkan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur, namun juga mendukung sektor Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Pulau Lembeh. Tol Mabit awalnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019, namun karena proses pembebasan lahan belum selesai sepanjang 13 Km maka diharapkan bisa selesai April 2020.

 

“(Tol Mabit) Akan mendukung keduanya, pariwisata dan industri. Pariwisata baru di Pulau Lembeh dan mendukung industri terutama industri perikanan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai akses Pelabuhan. Ini akan men-trigger perekonomian di Bitung berkembang,” kata Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Tol Mabit sepanjang 39,9 KM tepatnya di Simpang Susun Airmadidi, Jumat (5/7/2019).

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Dukung Kementerian BUMN: Djakarta Lloyd Berangkatkan 600 Pemudik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Perusahaan pelayaran nasional, PT Djakarta Lloyd (Persero), hari ini (31/5) kembali memberangkatkan 600 pemudik secara gratis menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, dengan mengerahkan 11 unit armada bus yang diberangkatkan dari Kawasan Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat.  

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Hari Ini Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Kembali Lakukan Rekonstruksi Jalan Tol

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan metode konstruksi rigid pada kedua jalur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan metode konstruksi rigid pada kedua jalur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.

Read more...