yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Meliadi: KUR Diharapkan Bisa Optimalkan Potensi Perikanan Rakyat

DEMAK, JURNAL IBUKOTA:  Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan bisa mengoptimalkan potensi perikanan rakyat yang peluangnya masih sangat besar untuk menyumbangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional, 74% Jumlah Paket Pekerjaan di Kementerian PUPR untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun, ditambah anggaran penanganan jalan nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment  (KPBU-AP)sebesar Rp 5,1 triliun. Progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Maret 2019, yakni realisasi keuangan sebesar 6,59 % atau sebesar Rp 7,3 triliun dan realisasi fisik sebesar 7,13 %.

Read more...

LPDB Tingkatkan Kerja Sama Penanganan Kredit dengan Kejati Sulsel

Guna menangani kredit bermasalah dan langkah akhir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk pengamanan keuangan negara, dimana dana bergulir LPDB-KUMKM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga harus dikembalikan.MAKASSAR, JURNAL IBUKOTA: Guna menangani kredit bermasalah dan langkah akhir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk pengamanan keuangan negara, dimana dana bergulir LPDB-KUMKM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga harus dikembalikan.

 

 

“Nantinya penyelesaian pinjaman yang macet dapat mengedepankan aspek keperdataan atau upaya pencegahan kedepannya," ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman bersama atau memorandum of understanding (MoU) antara LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Makassar.

 

Braman menyebutkan, LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah bersinergi sejak 2016. Dari kerja sama ini, Kejati Sulawesi Selatan berhasil menagih tunggakan dari mitra LPDB-KUMKM sebesar Rp5.483.109.121 termasuk pelunasan yang dilakukan oleh mitra  sejumlah Rp1.562.442.293 dari total yang telah dikuasakan kepada Kejati Sulawesi Selatan senilai Rp214.270.658.721. Dan ini terus kita maksimalkan pengembaliannya kepada LPDB. 

 

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kejati Sulawesi Selatan atas kinerjanya yang profesional. Saya harap kerja sama kali ini terus meningkat demi tercapainya proses pengembalian keuangan negara,” papar Braman.

 

Sebagai lembaga yang berada dalam naungan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini pengelolaan keuangan LPDB-KUMKM  mengacu pada mekanisme pengelolaan APBN. Dimana calon penerima dana pinjaman/pembiayaan dana bergulir diwajibkan memberikan jaminan.

 

“Harus ada, karena tanpa jaminan kita tidak bisa menyalurkan dana bergulir,” tegas Braman.

 

Jaminan LPDB-KUMKM yang diberikan dapat berupa material dan non-material. Untuk material, seperti tanah, benda bergerak surat berharga, dan piutang lancar. Sedangkan untuk jaminan non-material berupa penjaminan perorangan, penjaminan koperasi, penjaminan pinjaman/pembiayaan serta asuransi.

 

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tarmizi juga mengapresiasi LPDB-KUMKM atas kepercayaan yang diberikan guna membantu pengamanan keuangan di Sulawesi Selatan. Dikatakan Tarmizi, program dana bergulir LPDB-KUMKM sangat diminati masyarakat Sulawesi Selatan yang ingin mengembangkan usahanya.

 

“Di Sulawesi Selatan ini program dana bergulir cukup diminati dan berhasil membantu pelaku usaha koperasi dan UKM,” katanya.

 

Menurut Tarmizi, pinjaman/pembiayaan yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki banyak kelebihan. Diantaranya jangka waktu yang diberikan lebih dari cukup serta tarif layanan yang lebih rendah dibandingkan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

 

“Jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak oleh masyarakat Sulawesi Selatan,” tutur Tarmizi. (Agus)

 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Resmikan Pasar Badung, Denpasar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali, harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, pasar modern, hingga Mal.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali, harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, pasar modern, hingga Mal.

 

"Oleh karena itu, dengan program revitalisasi pasar, saya berharap pasar tradisional atau pasar rakyat bisa dikelola dengan manajemen yang baik dan bagus. Kebersihan pasar, termasuk kebersihan para pedagangnya, harus tetap dijaga. Jangan sampai becek, kotor, dan bau", tegas Presiden Jokowi saat meresmikan pasar rakyat Pasar Badung di Kota Denpasar, Jumat (22/3/2019).

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Mulai Hari Ini, Jalan Tol Sei Rampah-Tebing Tinggi Dioperasikan Tanpa Tarif

Mulai hari ini, Senin, 25 Maret 2019 sejak pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) yang merupakan seksi terakhir dari Jalan Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi mulai dioperasikan tanpa dikenakan tarif tol (Rp. 0.-).MEDAN, JURNAL IBUKOTA: Mulai hari ini, Senin, 25 Maret 2019 sejak pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) yang merupakan seksi terakhir dari Jalan Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi mulai dioperasikan tanpa dikenakan tarif tol (Rp. 0.-).

Read more...