yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menkop dan UKM Dorong Industri Jasa Boga Lestarikan Kuliner Tradisional

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata akan banyak berimbas ke sektor lain seperti industri jasa boga yang sebagian besar adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Belanja Anggaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa APBN menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. 

Read more...

Survei OECD Tunjukkan Sektor UMKM Serap Paling Banyak Tenaga Kerja di Indonesia

Survei OECD (Organization of Economic Cooperation Development) menunjukkan sektor UMKM menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia atau mencapai 70,3 persen.NUSA DUA, BALI, JURNAL IBUKOTA: Survei OECD (Organization of Economic Cooperation Development) menunjukkan sektor UMKM menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia atau mencapai 70,3 persen.

 

 

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat  peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018  di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali, Rabu, (10/10/2018) dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018, memaparkan UKM di Indonesia yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang mencakup sebesar 76,3 persen pada 2016 atau lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya.

 

"Meskipun proses konsolidasi telah dilakukan, perbandingan data Sensus Ekonomi 2016 dan data OECD Structural and Demographic Business Statistic (SDBS) menunjukkan bahwa besaran UKM Indonesia masih terbilang kecil dalam skala internasional," katanya.

 

Pada kesempatan itu diluncurkan OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 yang dihadiri juga oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring.

 

Dalam sambutannya Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan rekomendasi dari OECD sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia terutama dalam kaitannya soal KUR, meningkatkan ekspor produk UKM, dan kewirausahaan.

 

"Beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi pemerintah Indonesia sesuai dengan hasil review kebijakan, antara lain menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD," katanya.

 

Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship merupakan studi review kebijakan yang dilakukan oleh OECD terhadap kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia.

 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai lead dalam pelaksanaan project ini, di mana dalam prosesnya yang dimulai sejak 2017 telah melibatkan sekitar 30 Kementerian/Lembaga, serta perwakilan asosiasi usaha, akademisi, SME national expert, dan sektor swasta. 

 

Pelaksanaan review ini dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kuesioner yang disebar dan diisi oleh kementerian/lembaga.

 

Selain itu OECD melakukan one-week fact-finding mission untuk menggali lebih dalam informasi terkait kebijakan UKM di masing-masing kementerian/lembaga pemangku kebijakan UKM dan kewirausahaan, sehingga didapatkan potret kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia yang utuh.

 

Hasil dari review kebijakan ini memuat sejumlah analisis dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan, serta dapat pula menjadi latar belakang studi dalam penyusunan kebijakan UKM dan kewirausahaan ke depan. 

 

Meliadi mengakui Indonesia belum memiliki strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran dan langkah-langkah program serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM sehingga sebagaimana rekomendasi OECD maka hal itu mendesak untuk disusun.

 

"Selain juga juga rekomendasi untuk melakukan integrasi dan penggabungan antar program-program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan. Misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT," katanya.

 

Beberapa rekomendasi OECD yang lain yakni meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM (contohnya pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja) melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM. 

 

Selain itu meningkatkan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.

 

Rekomendasi berikutnya yakni melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

 

OECD juga merekomendasikan agar dilakukan kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM.

 

Di samping itu rekomendasi untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

 

Indonesia juga disarankan melakukan amandemen UU Nomor 23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM, mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antar daerah maju dengan daerah tertinggal.

 

Untuk selanjutnya, kata Meliadi, Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan "Dissemination Workshop Policy Review" ini yang akan dilaksanakan pada 15 November 2018 di Jakarta. 

 

Bappenas sendiri telah menggunakan Indonesia Policy Review ini sebagai background study penyusunan RPJMN 2020-2024. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Kunjungi Tol Trans Jawa, Komisi VI DPR RI Tekankan Soal Sosialisasi Tarif

Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut. SOLO, JURNAL IBUKOTA: Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut. 

Read more...